13 Propemperda Tahun 2017 Telah Ditetapkan DPRD Blitar

0
220
13 Propemperda Tahun 2017
Ilustrasi 13 Propemperda Tahun 2017. Foto dari bekasi urban city

Info Blitar – DPRD Blitar dalam agenda kerja Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda ) tahun 2017, telah menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD tentang Propemperda Kota Blitar tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (13/02), dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Walikota dan Wakil Walikota serta anggota Forkompinda dan jajaran eksekutif Pemerintahan Kota Blitar.

Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Ariyanto, ketika membuka paripurna pada Senin (13/02), mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap daerah harus merencanakan penyusunan peraturan daerah dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD Kota Blitar. Dituangkan dalam sebuah berita acara hasil rapat Pembentukan Peraturan Daerah. Setelah pembacaaan Propemperda, kemudian dimintakan persetujuaan bersama, dan secara aklamasi semua menyetujuinya.

Dr. Syahrul Alim, Ketua Badan Pembentukan Perda di DPRD Kota Blitar mengatakan dalam waktu dekat ini akan terbentuk Pansus yang membahas Raperda-Raperda ini. Hal ini cepat dilakukan karena cukup mendesak. Sehingga perlu segera diselesaikan.

Sementara itu Drs. Santoso, M.Pd Wakil Walikota Blitar mengatakan, 13 Raperda Kota Blitar ini cukup penting, yang perlu diupayakan untuk bisa tuntas tahun 2017 ini. Belasan Raperda ini, sebagian sisa Raperda tahun 2016 yang belum terselesaikan. Sehingga setelah agenda ini akan terbentuk Panitia Khusus yang menangani Raperda-Raperda ini. Sehingga bisa terselesaikan tahun ini.

Baca juga  Pelaku Penjambretan Warga Sananwetan Berhasil Diamankan Polisi

Dalam berita acara hasil rapat Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dengan Pemerintah Kota Blitar, tentang rencana Propemperda Kota Blitar tahun 2017 yang dibacakan Nuhan Eko Wahyudi, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah disebutkan, ada 13 Raperda. Seperti sisa Propemperda 2016, usulan Pemerintah Kota Blitar dan inisiatif DPRD Kota Blitar. Terdiri dari Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar. Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan No. 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Raperda perubahan atas Perda No. 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016-2021. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2016, Raperda tentang PAPBD 2017, APBD 2018, Raperda tentang Perindustrian, Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Raperda tentang Kearsipan, Raperda tentang Penataan Pasar Modern, tentang Pemondokan, tentang Perlindungan Satwa, dan Raperda tentang Penebangan Pohon.(der)