DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Sebut Harta Tak Wajar Pejabat Tak Bisa Dirampas

Oleh Redaksi Info Blitar · Kamis, 19 November 2026 · 17.54 WIB

Kartu grafis Info Blitar bertuliskan UU Perampasan Aset disahkan setelah 18 tahun
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026). (Grafis: Info Blitar)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan itu langsung menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menilai undang-undang baru ini tidak bisa merampas harta tidak wajar milik pejabat.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Anggota dewan yang hadir menyatakan setuju saat Puan meminta persetujuan.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” kata Puan dalam keterangannya.

Isi undang-undang

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Undang-undang ini antara lain mengatur perampasan aset hasil korupsi dan tindak pidana lain, termasuk penipuan dan investasi bodong, serta pengembalian aset kepada korban.

Menurut Habiburokhman, korban investasi bodong nantinya bisa mendapat ganti rugi dari penjualan aset pelaku. Ia juga menyebut undang-undang ini sudah dilengkapi pengaman agar tidak disalahgunakan.

“Sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup,” ujarnya.

Kritik ICW

ICW menyebut undang-undang yang disahkan sebagai “RUU Perampasan Aset palsu”. Berdasarkan draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026 yang mereka peroleh, ICW mencatat tiga persoalan utama.

Pertama, ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment, yakni harta pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dilaporkan dalam LHKPN, dihapus. Padahal, menurut ICW, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar harta yang tidak dilaporkan bisa dirampas.

“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” kata peneliti ICW Ibrahim.

Kedua, undang-undang ini disebut tidak berlaku surut, sehingga hasil korupsi dan kejahatan ekonomi sebelum aturan ini berlaku tidak bisa dijangkau. Ketiga, ICW menilai lembaga pengelola dan pengawas aset hasil rampasan dibentuk lewat peraturan presiden, sehingga kendalinya tersentralisasi di tangan eksekutif.

ICW juga mempersoalkan naskah RUU, naskah akademik, dan DIM yang menurut mereka tidak pernah dibuka ke publik selama pembahasan. Pada hari pengesahan, ICW mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran etik karena tidak menyebarluaskan rumusan undang-undang tersebut.

ICW menyatakan mendukung adanya instrumen perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara, tetapi menolak isi undang-undang yang disahkan. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi juga menyatakan siap mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Alasan DPR

Habiburokhman menjelaskan, ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan setelah DPR menampung berbagai masukan. Menurutnya, ada pihak yang mendukung, tetapi banyak juga yang menolak.

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” katanya.

Dua alasan yang ia sebut adalah pertimbangan hak asasi manusia, serta sifat undang-undang ini yang mengatur hukum acara perampasan aset, bukan aturan pemidanaan.

Puan juga menyatakan proses pembahasan bisa diakses publik dan kekhawatiran yang muncul sudah diantisipasi.

Komentar

Berita terkait

Kirim Berita