BLITAR – BPJS Ketenagakerjaan membayar 17.712 kasus klaim senilai Rp146,65 miliar di wilayah Blitar, baik kota maupun kabupaten, sepanjang 1 Januari hingga 31 Oktober 2026. Selain membayar klaim, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong pekerja memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga lebih rendah dari KPR komersial.
Hal itu disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Ahmad Fauzi saat berbincang dengan awak media di Blitar, Rabu (18/11/2026) sore.
Klaim terbesar berasal dari program Jaminan Hari Tua (JHT), yakni 9.903 kasus dengan nilai Rp119,33 miliar. Selanjutnya Jaminan Kematian (JKM) 537 kasus senilai Rp11,84 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 3.297 kasus senilai Rp10,49 miliar, Jaminan Pensiun (JP) 3.477 kasus senilai Rp3,99 miliar, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 498 kasus senilai Rp1 miliar.
Dana tersebut diterima langsung oleh pekerja dan keluarganya, mulai dari tabungan hari tua, biaya perawatan akibat kecelakaan kerja, hingga santunan bagi ahli waris.
Baru sebagian pekerja terlindungi
Meski manfaatnya besar, belum semua pekerja di Blitar terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Per pertengahan November 2026, peserta aktif di Kabupaten Blitar tercatat sekitar 143.000 orang, atau 22,26 persen dari total pekerja. Di Kota Blitar, peserta aktif sekitar 30.000 orang, atau 38,28 persen.
KPR hingga Rp500 juta
Selain lima program utama, peserta juga bisa memanfaatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk memiliki rumah. Program yang diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2026 ini menyediakan empat fasilitas pembiayaan:
- Kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak atau rumah susun pertama, dengan plafon maksimal Rp500 juta.
- Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) dengan plafon maksimal Rp150 juta.
- Pinjaman renovasi perumahan (PRP) dengan plafon hingga Rp200 juta, naik 400 persen dari sebelumnya.
- Kredit konstruksi bagi pengembang perumahan yang juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Di wilayah Blitar, fasilitas ini bisa diajukan lewat dua bank mitra, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Bunga lebih rendah dari KPR biasa
Keunggulan utama KPR lewat MLT ada di suku bunga. Bunganya dibatasi paling tinggi BI Rate ditambah 3 persen. Dengan BI Rate yang hari ini naik menjadi 6 persen, bunga KPR program ini paling tinggi sekitar 9 persen per tahun.
Sebagai pembanding, bunga KPR komersial di sejumlah bank besar setelah masa bunga tetap (promo) berakhir berada di kisaran 11 hingga 13,5 persen per tahun pada pertengahan 2026.
Sebagai gambaran, untuk pinjaman Rp300 juta dengan tenor 20 tahun, cicilan dengan bunga 9 persen sekitar Rp2,7 juta per bulan. Jika bunganya 12 persen, cicilannya sekitar Rp3,3 juta per bulan, atau selisih sekitar Rp600.000 setiap bulan. Hitungan ini hanya ilustrasi, angka pasti tergantung penilaian bank.
Pekerja yang belum punya cukup tabungan untuk uang muka juga bisa memakai fasilitas PUMP. Adapun yang sudah punya rumah bisa memanfaatkan pinjaman renovasi.
Syarat dan cara mengajukan
Namun, fasilitas ini tidak terbuka untuk semua orang. MLT perumahan khusus untuk peserta penerima upah atau pekerja yang digaji pemberi kerja, dengan syarat:
- Sudah menjadi peserta minimal 1 tahun.
- Aktif dan lunas iuran program JHT, JKK, dan JKM.
- Perusahaan tempat bekerja tertib administrasi dan pembayaran iuran.
- Belum memiliki rumah untuk pengajuan KPR dan PUMP. Untuk renovasi, rumah harus atas nama sendiri atau pasangan.
- Pengajuan hanya bisa dilakukan satu kali untuk suami dan istri.
Pengajuan dimulai dengan mengecek kelayakan di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), melengkapi dokumen lewat formulir elektronik, lalu menunggu verifikasi bank dan BPJS Ketenagakerjaan sebelum akad dan pencairan dana.
Ajak lindungi pekerja informal
Bagi pekerja informal yang bukan penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan mengajak masyarakat ikut melindungi mereka lewat gerakan Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan). Lewat gerakan ini, perusahaan atau perorangan bisa membayarkan iuran bagi pekerja di sekitarnya, seperti asisten rumah tangga, sopir, pedagang, ojek, marbot, hingga pekerja lepas.
Iurannya mulai Rp16.800 per bulan untuk paket JKK dan JKM, atau Rp36.800 per bulan jika ditambah JHT. Pendaftarannya bisa dilakukan lewat menu Sertakan di aplikasi JMO.