JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, Rabu (11/11/2026). Surat pengunduran dirinya diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore.
Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta. “Betul,” kata Budi Arie singkat. Ia juga membenarkan bahwa surat tersebut diserahkan dalam pertemuan dengan Presiden di Halim.
Hingga Rabu malam, belum ada pengumuman resmi dari Istana maupun dari Gibran sendiri soal pengunduran diri tersebut.
Sehari setelah sampaikan niat
Kabar mundurnya Gibran muncul sehari setelah ia menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo. Niat itu disampaikan dalam pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat tersebut dan memberikan sejumlah saran. Gibran sendiri saat itu meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran.
Sebelumnya, MA melalui putusan kasasi pada Jumat (30/10/2026) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang diterbitkan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Surat itu dipakai sebagai syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
DPR bawa usulan hak menyatakan pendapat ke paripurna
Di parlemen, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait putusan MK dan MA. Hak ini antara lain dapat dipakai untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, dan bisa berujung pada pemakzulan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan itu akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Jika jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
