JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026) pagi. Niat itu disampaikan dalam pertemuan sekitar 2,5 jam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Prabowo beri saran
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujarnya.
Gibran, lanjut Prasetyo, meminta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dokumen itu dipakai sebagai syarat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Hingga Selasa sore, Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Usai pertemuan, ia menghadiri upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta.
Putusan MK dan MA
Sebelumnya, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah dari luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, sebagaimana disyaratkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.
Kemudian, MA melalui putusan kasasi pada Jumat (30/10/2026) mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. MA menyatakan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 itu tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan surat tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
Merespons kedua putusan itu, 50 anggota DPR dari enam fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Hak ini antara lain dapat dipakai untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, dan bisa berujung pada pemakzulan.
