JAKARTA – Seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Blitar berinisial AS (49) ditangkap otoritas Ukraina. AS diduga bergabung dengan militer Rusia untuk berperang melawan Ukraina, setelah berangkat ke Rusia dengan tawaran kerja proyek konstruksi.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membenarkan penangkapan tersebut. Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kyiv telah menerima informasi soal penangkapan itu.
“KBRI di Kyiv telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina,” kata Yvonne di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kemlu minta akses kekonsuleran
KBRI Kyiv telah meminta pemerintah Ukraina memberikan akses kekonsuleran kepada AS. Akses itu diperlukan untuk memastikan kondisi AS sekaligus memverifikasi informasi soal keterlibatannya dalam militer Rusia.
Yvonne menegaskan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus WNI yang diduga bergabung dengan tentara Rusia. Kemlu akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan pelindungan AS.
“Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Berangkat untuk proyek konstruksi
Penangkapan AS sebelumnya diungkap Hochu Zhit, layanan bantuan milik intelijen Ukraina. Menurut Hochu Zhit, AS ditawari pekerjaan di Rusia oleh seorang teman sekolahnya. Ia tiba di Moskow pada 22 Juli 2026 dan menandatangani kontrak satu tahun untuk sebuah “proyek konstruksi”.
Namun, kontrak itu disebut ternyata kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. AS baru mengetahuinya saat diangkut dengan bus menuju wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Ia sempat berusaha melarikan diri, tetapi gagal.
AS kemudian dikirim ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, untuk ikut dalam serangan. Satuannya terkena serangan drone. AS disebut sempat berkeliaran selama beberapa hari sebelum akhirnya diamankan otoritas Ukraina.
Hochu Zhit juga menyebut telah memfasilitasi pertemuan antara otoritas Ukraina dan Duta Besar RI untuk Ukraina Arif Basalamah untuk membahas kasus AS. Dalam pertemuan itu, Ukraina disebut menyatakan kesediaan memberikan akses kekonsuleran.
Waspada tawaran kerja di negara konflik
Kemlu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di negara yang sedang terlibat konflik bersenjata.
Masyarakat diminta memeriksa legalitas perusahaan dan pekerjaan yang ditawarkan, tidak mudah tergiur imbalan besar yang tidak wajar, serta tidak menandatangani kontrak kerja yang isi dan konsekuensinya belum dipahami.
