Info Blitar – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Prawansa, kembali menegaskan bahwa SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur gratis. Khofifah meminta kepada Kepala Sejolah supaya tidak melakukan pungutan kepada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun.
Dilansir dari Suara Surabaya, Khofifah menjelaskan untuk penggantian SPP bagi siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dapat dioptimalkan dari penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dan APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendididkan) Tahun Anggaran 2020.
Bagaimana dengan SMA/SMK swasta di Jawa Timur?
Sementara ini bagi siswa SMA/SMK swasta di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya memberikan subsidi khusus sehingga SPP tidak akan digratiskan secara penuh.
Bagaimana bila ada SMA/SMK Negeri di Jawa Timur yang melanggar?
Khofifah menghimbau apabila masyarakat menemui pelanggaran terkait SPP maka bisa melaporkannya ke Dinas Pendidikan setempat.
Informasi tambahan, Khofifah menjelaskan bahwa terkait proses belajar mengajar di Jawa Timur rencananya akan dimulai pada 13 Juli mendatang. Semua proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring (online). Dia berharap seluruh insan pendidikan tetap menjaga optimisme dan semangat selama proses pendidikan meski harus dilakukan secara daring.
SMA/SMK Negeri di Jawa Timur memang dilarang melakukan pungutan, iuran atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru, tetapi penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Hal ini dijelaskan oleh Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, bahwa bentuk penggalangan dana berupa bantuan atau sumbangan sukarela, bukan pungutan. Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi adanya sejumlah informasi terkait adanya kewajiban membayar sejumlah uang pada sekolah-sekolah negeri.
Mengenai banyaknya keluhan terkait biaya seragam sekolah yang dibebankan kepada peserta didik, Wahid meminta supaya sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya di luar dan tidak harus di koperasi sekolah. Ia pun mengharap supaya koperasi sekolah memberikan keringanan mekanisme pembayaran dengan cara mencicil.
