Setoran Pajak Masih Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Suahasil Minta Dukungan Masyarakat

Oleh Redaksi Info Blitar · Jumat, 13 November 2026 · 17.38 WIB

Menteri Keuangan Suahasil Nazara berbicara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026). (Foto: tangkapan layar YouTube Kementerian Keuangan)

JAKARTA – Penerimaan pajak hingga akhir tahun 2026 masih kurang Rp514 triliun dari target. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat agar kekurangan itu bisa dikejar dalam dua bulan tersisa, November dan Desember.

“Masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka itu tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dipakai untuk belanja negara

Suahasil menegaskan uang pajak yang dikumpulkan akan kembali digunakan untuk membiayai belanja negara.

“Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.

Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target.

Jika digabung dengan kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), total penerimaan yang masih harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir mencapai Rp590,1 triliun.

Belanja lebih besar dari pendapatan

Hingga akhir Oktober, pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu.

Dengan begitu, APBN mencatat defisit Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan akan melakukan upaya ekstra dalam dua bulan terakhir, antara lain lewat pengawasan pembayaran dan kepatuhan, pemeriksaan, serta penagihan. Sektor yang disasar antara lain perdagangan, industri pengolahan, jasa, transportasi dan pergudangan, serta sektor digital.

Komentar

Berita terkait

Kirim Berita